SOROT PAPUA – Menembus medan pegunungan, menyusuri jalur sungai, hingga menjangkau wilayah pesisir dan kepulauan, Bank Indonesia (BI) terus berupaya memastikan masyarakat di pelosok Papua mendapatkan uang Rupiah yang layak edar.
Melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua, sebanyak 25 kali layanan Kas Keliling Luar Kota (KKLK) telah dilaksanakan sepanjang April hingga September 2026. Layanan tersebut menjangkau 16 kabupaten di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, khususnya wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Clean Money Policy Bank Indonesia untuk memastikan uang Rupiah tersedia dalam jumlah cukup, dengan pecahan sesuai kebutuhan, tepat waktu, serta dalam kondisi layak edar.
“Masyarakat di pegunungan, pesisir, hingga pulau-pulau terluar Papua berhak memperoleh Rupiah dengan kualitas yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Karena itu, kami terus hadir langsung di distrik-distrik, sejauh dan seberat apa pun medannya,” ujar Warsono, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, layanan kas keliling bukan sekadar menyediakan uang layak edar, tetapi juga menjadi upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan jangkauan perbankan.
Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya uang tidak layak edar (UTLE) yang ditukarkan selama kegiatan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan masyarakat pedalaman terhadap uang tunai yang bersih, baik, dan layak digunakan dalam transaksi sehari-hari.
BI Papua mencatat penukaran UTLE terbanyak berada di Ilaga, Kabupaten Puncak, dengan jumlah 113.882 lembar. Berikutnya, Sorendiweri, Kabupaten Supiori, sebanyak 109.654 lembar, serta Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, sebanyak 106.585 lembar.
Tingginya jumlah penukaran tersebut, menurut BI Papua, antara lain dipengaruhi terbatasnya pasokan uang baru di perbankan setempat dan tingginya kelembapan udara. Kebiasaan masyarakat dalam menyimpan serta memperlakukan uang tunai juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.
Melalui layanan ini, masyarakat dapat menukarkan uang yang sudah lusuh, rusak, atau tidak layak edar dengan uang Rupiah yang lebih baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Tantangan geografis menjadi salah satu kendala utama dalam menjangkau masyarakat di wilayah 3T Papua. Untuk mengatasinya, BI Papua mengombinasikan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kendaraan darat, kapal laut, hingga transportasi sungai.
“Jalur udara digunakan untuk menembus kawasan pegunungan, jalur darat untuk menuju distrik yang terhubung jaringan jalan, serta jalur laut dan sungai untuk mencapai wilayah pesisir, kepulauan, dan pedalaman,” jelas Warsono.
Pada 2026, BI Papua juga menerapkan pola rute multimoda dengan memanfaatkan Bandara Mozes Kilangin Timika sebagai bandara penghubung atau hub menuju sejumlah titik layanan di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Menurut Warsono, pola tersebut membantu mempersingkat waktu penerbangan pesawat perintis, menekan biaya operasional, sekaligus meningkatkan keselamatan tim yang bertugas menjangkau wilayah terpencil.
Strategi ini menjadi bagian dari upaya BI untuk menyesuaikan pelaksanaan layanan kas dengan kondisi geografis Papua yang memiliki tantangan transportasi berbeda di setiap wilayah.
Ke depan, BI Papua akan terus memperluas jangkauan layanan kas keliling melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perbankan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan uang Rupiah hingga ke pelosok, termasuk wilayah yang sulit dijangkau.
Selain memastikan ketersediaan uang layak edar, BI Papua mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga kualitas Rupiah melalui prinsip 5J, yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan distapler, Jangan diremas, dan Jangan dibasahi.
Masyarakat juga diimbau berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan untuk mendukung kestabilan harga. Di sisi lain, pemanfaatan pembayaran digital diharapkan semakin berkembang sebagai pelengkap transaksi tunai, terutama di wilayah yang telah didukung infrastruktur memadai.
Melalui layanan kas keliling, perawatan uang Rupiah, dan penguatan ekosistem pembayaran, BI Papua berharap kelancaran transaksi masyarakat di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan semakin terjaga.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa akses terhadap uang Rupiah yang layak edar merupakan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah, bukan hanya di pusat perkotaan, tetapi juga hingga kawasan pegunungan, pesisir, dan pedalaman Papua.
