SOROT PAPUA – Upaya memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Mimika memasuki tahap baru. Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi beroperasi di wilayah Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru, Jumat (2/10/2026).
Kedua fasilitas tersebut yakni SPPG Mimika Wania Mawokauw Jaya 2 dan SPPG Perintis Mimika Baru 002. Pengoperasiannya merupakan bagian dari peluncuran serentak SPPG di sejumlah wilayah Indonesia yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta memiliki prevalensi stunting tinggi.
Peluncuran dilakukan secara langsung melalui sambungan daring oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Secara nasional, kegiatan tersebut mencakup 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota.
Di Mimika, peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Staf Ahli Bupati Mimika Fransiskus Bokeyau, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, bersama perwakilan TNI dan Kepala Kantor BGN Wilayah Kerja Papua Djimmy Yomaiwi Douw, ST., MM.
Turut hadir Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Mimika Johana Beladina Arwam.
Dalam sambutannya, Sudaryono mengatakan pengoperasian ratusan dapur baru tersebut menjadi bagian dari perluasan intervensi pemenuhan gizi di daerah yang masih membutuhkan perhatian serius.
Ia menyebut hingga saat ini terdapat 27.022 dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Pada momentum yang sama, sekitar 480 SPPG baru di 16 provinsi turut dibuka.
Menurut Sudaryono, pengembangan SPPG akan terus dilanjutkan ke berbagai wilayah, terutama daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi dan membutuhkan intervensi.
“Apakah ini akan berhenti di sini saja? Tidak. Setelah ini kami harapkan ke depan kami buka di Kalimantan, Bali, Sumatera, dan tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi sekali dan tidak stabil,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan, intervensi pemenuhan gizi tidak hanya ditujukan kepada wilayah yang berada di kawasan paling terpencil. Menurutnya, kebutuhan pemenuhan gizi anak juga ditemukan di berbagai wilayah lain berdasarkan masukan masyarakat, sekolah maupun pihak terkait.
Peluncuran ratusan SPPG tersebut, lanjutnya, menjadi momentum untuk mengaktifkan dapur-dapur yang telah siap menjalankan pelayanan.
“Dengan peluncuran ini maka moratorium yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi,” tegasnya.
Namun, bertambahnya jumlah dapur juga diikuti tuntutan pengawasan yang lebih ketat. Sudaryono mengingatkan masih terdapat pengelola yang belum sepenuhnya menjalankan prosedur operasional sebagaimana mestinya.
Ia bahkan meminta kepala daerah ikut melakukan inspeksi langsung ke dapur SPPG, termasuk pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIT, untuk memastikan kebersihan, kedisiplinan, serta proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar.
BGN juga melakukan pemantauan terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi melalui pertemuan secara daring bersama ribuan SPPG.
Sudaryono meminta setiap dapur menempatkan personel yang memiliki tanggung jawab jelas dan memastikan proses memasak tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Masak harus benar-benar masak tanpa harus buru-buru. Pasang CCTV yang terkoneksi langsung dengan BGN agar setiap aktivitas di dapur langsung dipantau,” katanya.
Ia menambahkan, pembukaan sekitar 480 dapur pada tahap ini merupakan inisiatif langsung BGN Pusat dan tidak melalui calon maupun perantara.
Dengan beroperasinya dua SPPG baru di Mimika, cakupan pelayanan pemenuhan gizi di daerah diharapkan semakin luas, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui penyediaan makanan bergizi yang dikelola dengan standar dan pengawasan yang ketat.
