SOROT PAPUA – Keterwakilan perempuan dalam politik seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kuota. Lebih dari sekadar jumlah kursi, perempuan perlu memiliki kapasitas, keberanian, dan ruang yang memadai untuk ikut menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah pemilihan Mimika, Nancy Natalia Raweyai, yang menilai partisipasi perempuan Papua dalam politik masih perlu diperkuat.
Nancy mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan ibu, anak, keluarga, dan kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.
“Perempuan memiliki peran yang sangat besar. Jika diberikan ruang yang cukup dalam politik, mereka bisa ikut mengubah banyak kebijakan, terutama yang berkaitan dengan ibu dan anak,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di Papua membutuhkan perhatian serius, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keterbatasan akses ekonomi, persoalan kesehatan ibu hamil, hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Nancy menilai, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan lebih dari sekadar program jangka pendek. Kebijakan yang berpihak, pelaksanaan yang konsisten, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi bagian penting untuk menghadirkan perubahan.
Ia juga menyoroti cara pandang patriarkis yang masih dapat membatasi ruang perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik. Dalam kondisi seperti itu, perempuan kerap belum memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menunjukkan kemampuan dan mengambil peran strategis.
Padahal, menurut Nancy, perempuan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin, penggerak masyarakat, dan pengambil keputusan apabila didukung dengan akses pendidikan, kesempatan, serta lingkungan yang memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang.
Karena itu, ia berharap keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban memenuhi angka 30 persen, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan lebih banyak perspektif dalam penyusunan kebijakan publik.
Nancy turut menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai bekal bagi perempuan yang ingin terlibat dalam proses demokrasi. Salah satu wadah yang menjadi perhatiannya adalah Akademi Perempuan NasDem, yang menyediakan pelatihan dan pembelajaran bagi kader perempuan, termasuk melalui kegiatan daring.
Melalui pendidikan politik, perempuan dapat memperkuat pemahaman mengenai kepemimpinan, kebijakan publik, ekonomi, serta berbagai isu sosial yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Nancy juga membuka peluang untuk mendorong perempuan di Mimika mengikuti program pembelajaran tersebut melalui koordinasi dengan penyelenggara. Dengan demikian, semakin banyak perempuan Papua diharapkan memperoleh akses untuk meningkatkan kapasitas sebelum terjun ke dunia politik maupun mengambil peran dalam pembangunan.
Ia menegaskan, perempuan tidak semestinya hanya menjadi objek kebijakan. Mereka perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengawasan program yang menyangkut kepentingan perempuan dan keluarga.
Menurutnya, perubahan terhadap kehidupan perempuan harus dimulai dengan memberikan kesempatan yang setara, memperkuat kemampuan, serta memastikan aspirasi mereka mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan.
Nancy berharap semakin banyak perempuan Papua yang berani tampil, meningkatkan kapasitas diri, dan mengambil bagian dalam politik. Dengan keterlibatan yang lebih bermakna, perempuan dapat ikut memperjuangkan kebijakan yang menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Baginya, memperkuat peran perempuan dalam politik bukan hanya tentang membuka jalan bagi perempuan untuk menduduki jabatan, melainkan juga memastikan bahwa suara dan kebutuhan perempuan Papua benar-benar diperhitungkan dalam pembangunan daerah.
