SOROT PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Bagi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Papua Tengah, program tersebut juga membuka peluang besar untuk menggerakkan ekonomi petani lokal.
Karena itu, HKTI Papua Tengah berkomitmen mendorong hasil pertanian masyarakat, khususnya petani Orang Asli Papua (OAP), agar dapat masuk dalam rantai pasok kebutuhan pangan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPD HKTI Papua Tengah terpilih, Aner Maisini, usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Papua Tengah yang berlangsung di salah satu Hotel di Timika, Sabtu (3/10/2026).
Aner yang juga Bupati Intan Jaya menegaskan, keberadaan HKTI di Papua Tengah harus mampu menjadi kekuatan yang mendorong petani lokal naik kelas. Petani tidak boleh hanya diarahkan untuk menghasilkan pangan bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga harus dipersiapkan menjadi pelaku ekonomi yang mampu membaca kebutuhan pasar.
“Bagaimana kita memastikan petani-petani yang ada di Papua Tengah, lebih khusus orang Papua, bisa menjadi petani modern. Mereka harus mampu menghitung hasil pertanian untuk kebutuhan bisnis dan pasar sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan daerah dan negara,” kata Aner.
Menurutnya, Papua Tengah memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan pendampingan, edukasi, teknologi dan akses pasar agar mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Di sinilah, kata Aner, HKTI harus mengambil peran.
Salah satu langkah yang didorong adalah menghubungkan produksi petani dengan program-program pemerintah pusat yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah berkelanjutan, termasuk MBG.
“Ini tugas kita bersama. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya masyarakat lokal bisa diberdayakan, termasuk memastikan SPPG dapat berjalan dan HKTI juga mendorong komoditas pertanian lokal untuk bisa diserap,” ujarnya.
Jangan Sampai Petani Hanya Jadi Penonton
Aner menilai koordinasi antara HKTI, pemerintah daerah, SPPG dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar program nasional tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.
Petani lokal, menurut dia, harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem program, sehingga manfaat ekonomi dari perputaran anggaran pangan dapat dirasakan masyarakat di daerah.
Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat sebagian wilayah Papua Tengah memiliki karakteristik daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Karena itu, pola pemberdayaan tidak bisa diseragamkan, tetapi harus menyesuaikan potensi wilayah dan kearifan lokal.
HKTI Papua Tengah juga akan mendorong pengembangan komoditas unggulan di masing-masing daerah, termasuk kopi, sebagai salah satu komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Namun, Aner menegaskan HKTI tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, kelompok tani dan pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
DPN HKTI: Jadikan Organisasi Jembatan Petani
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN HKTI, Manimbang Kahariady, meminta kepengurusan HKTI Papua Tengah membangun komunikasi yang aktif dengan pemerintah dan petani.
Menurutnya, HKTI harus menjadi jembatan yang membawa persoalan petani dari kampung hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Tujuan kita satu, memajukan pertanian Indonesia dan memajukan petani Indonesia. Apa pun kebijakan yang terkait dengan petani, sampaikan ke DPN agar dapat diteruskan kepada pemerintah,” kata Manimbang.
Ia juga mendorong kepengurusan HKTI Papua Tengah mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan produksi pangan dan swasembada pangan.
Namun, Manimbang mengingatkan agar HKTI tidak terjebak dalam rutinitas organisasi.
“Konsolidasi jangan hanya diwujudkan melalui rapat-rapat. Konsolidasi tertinggi adalah ketika kita mampu memberikan kontribusi untuk memajukan dunia pertanian,” tegasnya.
Musda HKTI Papua Tengah menjadi langkah awal memperkuat struktur organisasi di provinsi yang terdiri dari delapan kabupaten tersebut.
Di bawah kepemimpinan Aner Maisini, HKTI Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat posisi petani lokal sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan agenda ketahanan pangan.
MBG pun menjadi salah satu ruang strategis: kebutuhan pangan dipenuhi, gizi masyarakat diperkuat, sementara hasil kebun petani Papua Tengah memiliki peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas.
