SOROT PAPUA – Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat perencanaan investasi daerah melalui tiga agenda strategis, yakni revisi kewenangan perizinan dan nonperizinan, penyusunan kebijakan fasilitas serta insentif penanaman modal, dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
Ketiga agenda tersebut dibahas dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan forum konsultasi publik yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika pada 19–21 Oktober 2026 di salah satu hotel di Timika, Papua Tengah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa forum ini harus menghasilkan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik serta pengembangan investasi.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai agenda formalitas. Hasil diskusi perlu menjadi bahan perumusan kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola investasi di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah memiliki peran penting dalam memberikan arah dan pedoman bagi perkembangan investasi. Dokumen tersebut perlu disusun secara terarah, terintegrasi, realistis, serta berlandaskan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Perencanaan yang matang diharapkan membantu pemerintah menentukan arah pengembangan investasi dan mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang memiliki prospek untuk dikembangkan.
Selain perencanaan, pembenahan kewenangan perizinan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah ingin memastikan proses pelayanan berjalan lebih sederhana, cepat, transparan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah.
Sementara itu, kebijakan pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal perlu disusun secara cermat dengan mempertimbangkan sektor prioritas, ketentuan hukum, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat yang diharapkan dari kegiatan usaha.
Ketiga agenda tersebut saling berkaitan. Regulasi perizinan yang jelas memberikan kepastian bagi pelaku usaha, kebijakan insentif dapat mendukung daya tarik investasi, sedangkan rencana umum penanaman modal menjadi pedoman arah pengembangan investasi dalam jangka panjang.
Herry juga menekankan pentingnya kerja sama pemerintah, dunia usaha, akademisi, asosiasi, dan masyarakat dalam membangun iklim investasi yang sehat. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha, memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memastikan investasi berjalan sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan hasil diskusi menjadi regulasi, perencanaan, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
