SOROT PAPUA – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai melakukan penataan terhadap sejumlah jabatan yang masih mengalami kekosongan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Penataan tersebut ditandai dengan rencana penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika kepada sejumlah pejabat yang telah ditunjuk untuk mengisi jabatan yang kosong.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, S.E., M.H., menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (5/10/2026).
Dalam amanatnya, Abraham mengatakan terdapat beberapa dinas yang saat ini masih mengalami kekosongan jabatan. Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Ada beberapa dinas yang kosong. Sebentar akan disampaikan SK Bupati kepada pejabat yang dipanggil,” ujar Abraham.
Menurutnya, pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan roda organisasi tetap berjalan dan setiap OPD memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta program yang telah ditetapkan.
Penyerahan SK juga menjadi momentum penting bagi pejabat yang menerima amanah baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Abraham menegaskan, jajaran pemerintah daerah harus menjaga koordinasi dan komunikasi sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan secara efektif.
Ia berharap pejabat yang mendapat kepercayaan melalui SK tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mendukung percepatan program pembangunan di Kabupaten Mimika.
Pada kesempatan yang sama, Abraham juga menyampaikan apresiasi kepada ASN yang per 1 Oktober 2026 telah menyelesaikan masa baktinya.
“Atas nama pimpinan daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyelesaikan masa bakti,” katanya.
Dengan adanya penataan dan pengisian sejumlah jabatan tersebut, Pemkab Mimika diharapkan semakin memperkuat kinerja birokrasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
