SOROT PAPUA – Antrean pendaftaran sekolah sejak tengah malam hingga mahalnya harga seragam di sekolah negeri menjadi keluhan warga RT 05, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Persoalan tersebut mencuat saat warga menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan, SE, dalam reses Tahap III Tahun 2026, Sabtu (10/10/2026).
ASEAN Sepakat Lindungi Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI
Bagi warga, akses pendidikan seharusnya semakin mudah dan terjangkau, bukan justru menambah beban orang tua. Karena itu, mereka berharap pemerintah mengevaluasi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekaligus memperhatikan biaya kebutuhan sekolah, termasuk seragam.
Dalam dialog yang dihadiri Kepala Kelurahan Otomona, Farida, para ketua RT, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat setempat itu, seorang warga bernama Adelia secara langsung menyampaikan keberatan terhadap proses penerimaan siswa baru yang dinilainya menyulitkan keluarga.
Diduga Coba Curi Kabel PLN, Dua Pria Tersengat Listrik di SP 4 Mimika
Ia mengungkapkan, orang tua harus mengantre sejak pukul 00.00 waktu setempat demi mendaftarkan anak ke sekolah pilihan. Selain harus berjuang mendapatkan tempat, mereka juga dihadapkan pada harga seragam sekolah yang dinilai mahal meskipun anak-anak bersekolah di sekolah negeri.
“Kami sebagai orang tua harus mengantre sejak pukul 12 malam. Kemudian, seragam sekolah juga harganya sangat mahal, padahal ini sekolah negeri,” ungkap Adelia.
Pj Sekda Mimika Dorong Percepatan Realisasi Anggaran, OPD Diminta Jangan Tinggalkan Silpa Besar
Keluhan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan warga bersama wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Mimika itu. Warga berharap proses penerimaan siswa dapat berlangsung lebih tertib, mudah diakses, dan tidak memaksa orang tua menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendaftarkan anaknya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yohanes Felix Helyanan, yang akrab disapa Jhon Thie, menyatakan akan membawa persoalan pendidikan itu kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Ia menyebutkan, pemerintah telah menggulirkan program pendidikan gratis di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Tengah. Meski demikian, keluhan warga tetap menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pihak terkait agar pelaksanaan layanan pendidikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Pj Sekda Ungkap Sejumlah Dinas Masih Kosong, SK Pejabat Segera Diserahkan
“Ini masukan yang baik. Akan saya sampaikan kepada pemerintah. Ini tanggung jawab saya, dan kita akan berjuang bersama,” ujarnya.
Kabel listrik semrawut hingga ancaman banjir
Selain pendidikan, persoalan infrastruktur dasar turut mendominasi aspirasi warga. Manto Ginting, misalnya, mengeluhkan kondisi jaringan listrik di Jalur 7, Jalan Pendidikan, wilayah RT 05, yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan sesuai harapan.
Menurutnya, warga telah berulang kali mengusulkan penambahan tiang listrik, tetapi belum memperoleh respons yang diharapkan. Kondisi kabel yang semrawut, bahkan menempel pada atap rumah warga, menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat.
Warga meminta persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan PT PLN agar jaringan listrik dapat ditata lebih baik dan potensi bahaya bisa diminimalkan.
Masalah lain yang tak kalah mendesak adalah belum memadainya saluran drainase. Ketika hujan turun, kawasan tersebut berpotensi mengalami banjir karena air tidak mengalir dengan baik.
Warga pun mengusulkan pembangunan drainase yang dapat menyalurkan air menuju sungai sehingga genangan tidak terus menjadi persoalan di lingkungan permukiman.
Posyandu membutuhkan fasilitas dan perhatian bagi kader
Di bidang kesehatan, masyarakat menyampaikan kebutuhan Posyandu Mekar Jaya yang hingga kini memerlukan dukungan fasilitas penunjang, seperti tenda, kursi, dan meja untuk memperlancar pelayanan kepada warga.
Mereka juga mengusulkan peningkatan insentif bagi kader posyandu. Pasalnya, tugas kader tidak hanya melayani masyarakat ketika kegiatan berlangsung di posyandu, tetapi juga melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk menjangkau warga.
Warga berharap kebutuhan fasilitas dan peningkatan insentif tersebut mendapat perhatian karena kader posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar di lingkungan masyarakat.
Kepala Kelurahan Otomona, Farida, menyampaikan apresiasi kepada Jhon Thie yang telah memilih wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan reses. Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Sementara itu, Jhon Thie menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPR Papua Tengah untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap persoalan yang mereka hadapi.
Menurutnya, aspirasi warga Otomona, mulai dari akses pendidikan, penataan jaringan listrik, pembangunan drainase, hingga dukungan fasilitas posyandu, akan dibawa ke tingkat provinsi untuk disampaikan kepada pihak terkait.
“Jadi, aspirasi ini akan saya bawa ke provinsi,” katanya.
Melalui reses tersebut, warga berharap kebutuhan dasar yang mereka sampaikan dapat memperoleh perhatian nyata dari pemerintah. Mulai dari pendidikan yang lebih mudah dijangkau, lingkungan yang aman dari risiko jaringan listrik dan banjir, hingga pelayanan kesehatan yang didukung fasilitas memadai, seluruhnya dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Otomona.
Kegiatan reses Tahap III Tahun 2026 ditutup dengan foto bersama anggota DPR Papua Tengah, pemerintah kelurahan, para ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga yang hadir.
2 Komentar